berita terkiniUlasan

Sah! Tilang Elektronik Kendaraan Motor Berlaku Sejak 1 Februari 2020

Motionupdate.com, JAKARTA – Sistem tilang elektronik atau disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan resmi diberlakukan pada Februari 2020. Untuk pemotor ada dua ruas jalur di Jakarta yang akan menggunakan sistem tilang elektronik, yakni sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin.

Selain motor, tilang elektronik juga sudah berlaku untuk mobil di kedua jalan yang merupakan pusat bisnis Ibukota. Namun bukti pelanggaran hanya berlaku untuk kendaraan pelat B atau wilayah hukum DKI Jakarta.

Rencananya program e-tilang ini akan melebar ke beberapa ruas jalan Ibukota. Antara lain ke jalur Transjakarta koridor 6 rute Ragunan-Monas, tepatnya depan kantor imigrasi, dan jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Menurut Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih akan memberikan batas toleransi. Kebijakan tersebut baru disosialisasikan mulai 1 Februari dan berlangsung selama 7 hari. Kemudian penindakan hukum berupa sanksi bagi pelanggar mulai diterapkan.

“Kami memberikan batas toleransi selama satu minggu setelah penetapan,” jelas Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP, Fahri Siregar.

Hingga saat ini,  57 kamera pengawas atau CCTV (Closed Circuit Television) sudah disebar di lokasi yang ditentukan. Semua kamera dapat menganalisis berbagai pelanggaran lalu lintas. Ada tiga jenis pelanggaran untuk pengendara motor, yaitu pelanggaran rambu lalu lintas, pelanggaran marka jalan dan penggunaan helm. Sedangkan, untuk pengendara mobil bukan hanya melanggar ganjil-genap, tapi kamera juga bisa menangkap gambar pengemudi yang memakai ponsel saat berkendara.

Sistem Penilangan dan Pembayaran Denda

Kamera analitik pintar yang digunakan memiliki kemampuan identifikasi jenis kendaraan, pelanggaran, hingga melacak nomor registrasi kendaraan bermotor. Alat itu dapat menangkap berupa foto atau video. Lalu secara otomatis menganalisis kendaraan-kendaraan yang melanggar.

Hasil data kendaraan itu disajikan kepada petugas dilengkapi identitas kendaraan. Setelah diverifikasi, petugas kepolisian nantinya mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik sesuai dengan registrasi kendaraan. Selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan.

Pelanggar diberikan waktu 7 hari setelah pengiriman surat konfirmasi. Jika tidak ada tanggapan, petugas berhak memblokir STNK kendaraan pelanggar. Aturannya sudah tertuang dalam PERKAP No. 5 Tahun 2012 Pasal 115 ayat 3 yang menyebutkan, STNK yang berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir.

Lalu, bagaimana untuk klarifikasi jika ada kekeliruan dalam proses tilang? Pemilik kendaraan bisa mengklarifikasi jika saat itu kendaraannya dikendarai orang lain, atau kendaraan itu sudah bukan lagi miliknya. Dapat melakukan klarifikasi melalui situs web www.etle-pmj.info atau dengan mengunduh aplikasi (etle-pmj) melalui Play Store. Bisa juga dengan mengirimkan kembali blangko konfirmasi yang telah diisi kepada kepolisian.

Jika terbukti melanggar, dan sudah melakukan konfirmasi, pemilik kendaraan mendapatkan surat tilang biru sebagai bukti pelanggaran. Terdapat pula kode BRI virtual sebagai kode virtual pembayaran melalui Bank BRI.

Untuk sistem pembayarannya bisa melalui bank atau mengikuti sidang sesuai jadwal ditentukan. Pelanggar memiliki waktu 7 hari lagi setelah proses klarifikasi untuk membayar denda. Kendaraan yang ditilang dan tidak secepatnya membayar denda, maka STNK terblokir dan tidak bisa diperpanjang. STNK bisa diaktifkan kembali setelah pengemudi membayar denda tilang.

Sebagai informasi, denda yang dibayarkan sesuai jenis pelanggaran. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close