berita terkiniKeretaModa

Ya…, Kemenhub Pangkas Rp200 Miliar Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian

Motionupdate.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) sebesar 15 persen atau Rp200 miliar.

Pada tahun 2019 ini, Kemenhub mengalokasi IMO sebesar Rp1,1 triliun. Artinya lebih rendah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp1,3 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, berkurangnya alokasi biaya untuk perawatan dan pengoperasian disebabkan dana dialihkan untuk pembangunan proyek.

Dimana salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Selain itu, lanjutnya, ada perbaikan dari kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.

Untuk tahun anggaran 2019, Kemenhub mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp44,1 triliun. Jumlah tersebut pun turun dari tahun 2018 yang sebesar Rp48,2 triliun.

“Ada satu policy (kebijakan) yang integrated (terkoneksi), antara Kementerian Keuangan dan kami. Bahwa untuk anggaran IMO diturunkan,” kata Budi di kantornya, Jumat (4/1).

Penandatanganan IMO tahun 2019 ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menhub Nomor KP 2130 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT KAI.

Yaitu untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2019. Kontrak ini berlaku dari tanggal 1 Januari – 31 Desember 2019.

Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan untuk perawatan Kereta Api (KA), antara lain perawatan jalur KA, perawatan jembatan, stasiun KA, dan lain-lain.

Sementara itu, pekerjaan pengoperasian prasarana perkeretaapian meliputi pengaturan dan pengendalian perjalanan KA, pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas, dan sebagainya.

Pada saat bersamaan, dilaksanakan pula penandatanganan kontrak angkutan kereta perintis, dengan nilai kontrak tercatat sebesar Rp183 miliar.

Tahun ini, ada perubahan alokasi anggaran kereta perintis, sebab dua kereta perintis yaitu KA Jenggala dan KA Siliwangi telah berubah statusnya menjadi Public Service Obligation (PSO).

“Ini merupakan upaya pemerintah mewujudkan transportasi umum masal yang terjangkau, dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Budi.

Foto : Istimewa

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close