berita terkiniModaNiaga

Mulai 1 Agustus 2018 Truk Over Load Akan Kena Sanksi Penurunan Muatan

Motionupdate.com, JAKARTA – Kerapkali masih terlihat kendaraan, terutama truk, membawa muatan yang melintas di jalan raya, namun melakukan Over Dimensi dan Over Load atau disingkat ODOL.

Menyikapi hal ini, Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar), akan memberlakukan kebijakan penurunan muatan barang. Bagi angkutan yang melanggar batas muatan hingga 100 persen lebih.

Menurutnya, cukup lama para pengusaha menikmati keuntungan dari muatan berlebih, tanpa peduli aspek keselamatan. “Menikmati keuntungan dari ODOL, tapi mengabaikan keselamatan. Semua sepakat soal keselamatan, harus Zero Tolerance,” ucap Budi dalam siaran resminya, Selasa (31/7/2018).

Kebijakan penurunan muatan barang yang melanggar batas efektif diberlakukan mulai 1 Agustus 2018. Untuk menunjang kebijakan ini, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) juga akan melibatkan pihak ketiga, khususnya dalam pengawasan di 11 Jembatan Timbang.

Dikatakan Budi, berdasarkan analisa 7 (tujuh) Jembatan Timbang yang ada di Indonesia pada 2018. Ternyata sebanyak 75 persen menunjukan, perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran Over Loading. Bahkan 25 persennya terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100 persen.

“Persoalan ODOL benar-benar jadi proritas. Dengan latarbelakang keselamatan lalu lintas dan juga kerugian negara, akibat jalan rusak. Nilainya sebesar Rp43 miliar,” terangnya. Penerapan kebijakan ini dilakukan dengan bentuk penilangan, bagi kendaraan yang melebihi muatan sebesar 5%.

Pengendara diperbolehkan meneruskan perjalanan, setelah memindahkan kelebihan muatan tadi. Pengecualian diberikan untuk angkutan sembako, toleransi hingga 50%. Tapi bila melebihi 75%, akan dilakukan proses penurunan muatan. Sementara angkutan semen dan pupuk diberikan pengecualian.

“Angkutan semen dan pupuk denda tilang, bila muatan melebihi 40%. Diminta menurunkan muatan, bila melebihi 65 persen dari standar,” ucap Budi. Mulai 1 Agustus 2018, kebijakan ini berlaku di tiga lokasi Jembatan Timbang. Yakni Widang Jawa Timur, Losarang Indramayu, dan Balonggangu Karawang.

Dijelaskannya, kebijakan ini akan diberikan batas toleransi selama satu tahun. Untuk melakukan penyesuaian persyaratan muatan, dan dimensi angkut barang. “Dari semua negara Asean, hanya Indonesia yang belum selesai soal ODOL. Kami akan dorong lagi, untuk serius dan pertegas komitmen,” sergahnya.

Foto : Istimewa

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close